Meja Hijau Tipikor Mantan Walikota Kediri, Agenda Keterangan Saksi

  • Whatsapp
Meja Hijau Tipikor Mantan Walikota Kediri, Agenda Keterangan Saksi
banner 468x60

Sidoarjo, Memo
Kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya, hingga saat ini masih terus berlanjut. Hari ini Kamis (29/4/2021) menyeret nama mantan Walikota Kediri, yang mejalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam sidang yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, nomor perkara 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, mantan Walikota Kediri, dr. Syamsul Ashar, menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya

Sidang yang dilaksanakan di PN Tipikor Surabaya, kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan terdakwa mantan Walikota Kediri, Samsul Ashar, dengan agenda keterangan saksi.

Hakim Ketua, Dede Suryaman didampingi Hakim Anggota, Kusdarwanto dan Emma Ellyani menyatakan sidang digelar terbuka dengan Panitera Moh Hamdan di ruang Sidang Candra.

Datang bersama keluarganya, akibat permasalahan kesehatannya yakni kanker dan baru di kemo sekitar 6 kali, Samsul tampak kurus dan lemas saat menjalani sidang.

Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi-saksi, mantan anggota DPRD Kota Kediri diantaranya, Nurudin Hasan, Yudi Ayubchan, Muhaimin, Sunarko dan Sujoko Adi Purwanto yang kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kediri.

Hakim Ketua, Dede Suryawan sempat memperingatkan Saksi Nurudin Hasan selaku Wakil Ketua DPRD Kota Kediri sekira periode 2009-2014 yang dianggap berbelit-belit memberikan keterangan terkait dinamika yang terjadi di DPRD Kota Kediri saat awal pembahasan rencana pembangunan Jembatan Brawijaya.

loading...

Terutama perihal surat dari eksekutif (Pemerintah Kota Kediri) yang meminta persetujuan kepada DPRD Kota Kediri terhadap pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang kemudian dijelaskan oleh saksi lainnya yang ketika itu merupakan anggota Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kota Kediri atas pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years (tahun jamak).

Yudi Ayubchan menerangkan, dinamika di DPRD Kota Kediri saat ada surat permohonan dari eksekutif ditindak lanjuti dengan terbitnya surat jawaban persetujuan dari legislatif yang ditandatangani tiga pimpinan, namun tanpa dibahas lebih dulu dengan anggota DPRD Kota Kediri.

Selanjutnya terjadi pro dan kontra atas surat jawaban persetujuan tersebut hingga akhirnya dilakukan pembahasan melalui Pansus agar mekanisme persetujuan DPRD Kota Kediri sah sesuai peraturan berlaku, dimana finalnya Pansus memberikan persetujuan dengan beberapa catatan kepada eksekutif.

Proses itu, Yudi menyebutnya ibarat “nglambeni” (memakaikan baju) artinya melengkapi mekanisme sesuai peraturan berlaku, Yudi mengaku tidak mengetahui jumlah pasti anggaran untuk pembangunan Jembatan Brawijaya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *