Polemik Pengesahan RAPBD Situbondo Tahun 2021 Akan Berakhir, Begini Kata Politisi PPP

oleh -0 views

edo firman

jpg_20.jpg

Situbondo, Memo
Terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021 menuai Polemik karena tak disahkan Plt Bupati Yoyok Mulyadi, sepertinya akan menemukan titik terang. Hal itu setelah pimpinan DPRD menggelar rapat terbatas hingga menghasilkan dua poin dengan mencabut kenaikan tunjangan Dewan dan kenaikan anggaran pokok pikiran anggota DPRD.

Polemik pengesahan (RAPBD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, akan menemukan solusi meskipun piihak dewan masih tetap menaikkan beberapa item anggaran yakni tunjangan guru PUD Dan tunjangan Guru ngaji dan setelah DPRD mencabut dua rekomendasi yang dimunculkan dalam KUA PPAS.

Pihak DPRD mengajukan beberapa item anggaran guru PAUD sebelumnya Rp150.000 naik Rp 250. ribu per bulan, sementara tunjangan guru ngaji sebelumnya Rp 1 juta 200 ribu dinaikkan Rp1 juta 500 ribu dalam per tahunnya. Selain itu ditambah juga insentif guru ngaji. hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Abdur Rahman, Rabu (13/1/2021).

Abdurahman mengatakan pencabutan ini, pihak eksekutif akan bertandatangan dalam pengesahan, mengingat RAPBD Situbondo.

“.InsyAllah akan menemukan titik.terang untuk pengesahan APBD meskipun kami mengugurkan beberapa hak kami sebagai anggota DPRD karena kami ingin mencari solusi agar polemik pengesahan RAPBD cepat selesai ini demi kepentingan masyarakat. Jadi seperti kenaikan insentif guru ngaji dan lainnya, lalu dengan demikian tidak ada alasan RAPBD tidak disahkan,” ujar Abdur Rahman.

Pria Politisi PPP ini mengaku, sebelumnya untuk tunjangan pokok pikiran yang di ajukan DPRD itu dianggap membengkak sehingga poin tersebut dicabut. Tapi , anggaran krusial yang ditunggu guru ngaji, guru PAUD, kesehatan gratis, masukkan kesana semua,” bebernya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *