MEMO,Sidoarjo: Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden (Cawapres) yang sukses menerapkan reformasi pasar tradisional di Solo, mencapai tonggak penting dalam tata kelola ekonomi lokal.
Dalam tinjauan yang dilakukan oleh Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Ir. H Bambang Haryo Soekartono, terungkap bahwa upaya Gibran berhasil mengubah pasar-pasar tradisional menjadi pusat ekonomi yang teratur, bersih, dan menguntungkan bagi para pedagang.
Perubahan Pasar Prambon, Sidoarjo: Tinjauan Bambang Haryo dari Dewan Pakar DPP Partai Gerindra
Ir. H Bambang Haryo Soekartono dari Dewan Pakar DPP Partai Gerindra menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden (Cawapres), berhasil mengelola pasar-pasar tradisional di Solo dengan baik.
Pernyataan ini disampaikan saat Bambang Haryo meninjau pasar Prambon, Sidoarjo bersama tim BHS pedulinya pada Jumat (7/12).
Di sana, Bambang Haryo mendengar banyak keluhan dari pedagang terkait retribusi dan sewa lapak.
Dorongan Reformasi Pasar: Peran Gerindra dan BHS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang
Menurut Bambang Haryo, pasar Prambon sebagai pusat ekonomi kerakyatan di wilayah perbatasan seharusnya mengalami renovasi menjadi pasar yang bersih, tertata dengan baik, dan memiliki lapak-lapak yang terstandarisasi.
Selain itu, fasilitas lain seperti lemari pendingin untuk menyimpan sayur, daging, dan ikan juga diharapkan dapat disediakan oleh pihak terkait, sehingga barang dagangan bisa bertahan lama dan tetap segar.
Bambang Haryo mencontohkan bahwa pasar-pasar tradisional di Solo telah mengalami kemajuan pesat sejak dikelola oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari penghapusan biaya sewa lapak, standarisasi lapak hingga penurunan drastis biaya retribusi.
“Pasar di Solo dapat dijadikan contoh untuk pasar tradisional di daerah lain, terutama dalam hal penghapusan biaya sewa lapak, standarisasi lapak, dan retribusi yang hanya sebesar Rp. 1000. Saya yakin Sidoarjo juga memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik,” kata Bambang Haryo.
Bambang Haryo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keluhan pedagang terkait perijinan berdagang, di mana biaya sewa lapak yang awalnya Rp 2 juta per lima tahun, kini naik menjadi Rp 4 juta per tiga tahun.
“Ini memberatkan pedagang dan akan berdampak pada harga komoditas bagi masyarakat Sidoarjo. Keluhan juga mengenai peningkatan biaya pajak dan retribusi sebesar 8.000 rupiah per hari. Saya akan mengadvokasi ini melalui fraksi Gerindra di DPRD Sidoarjo,” tegasnya.
